Pemkot Palembang Bersama BBWSS Sumatera VIII Sinergi Tangani Banjir, Proyek Penataan DAS Bendung Dimulai Juli
Palembang,-realnewssumatera.com
Pemerintah Kota Palembang terus menunjukkan komitmennya dalam mengatasi persoalan banjir yang selama ini menjadi masalah utama di ibu kota Sumatera Selatan. Bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWSS) Sumatera VIII, langkah konkret penataan Daerah Aliran Sungai (DAS) akan segera direalisasikan mulai Juli 2025.
Pertemuan koordinasi yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Palembang, Drs H. Ratu Dewa, pada Jumat (4/7/2025), menegaskan fokus penanganan pada Sub-DAS Sungai Bendung yang dinilai menjadi titik paling krusial dalam pengendalian banjir perkotaan.
“Banjir di Palembang sebagian besar terkonsentrasi di sekitar DAS Bendung. Mulai Juli hingga Agustus, kita mulai melakukan penataan dan pelebaran aliran sungai yang selama ini mengalami penyempitan dan sedimentasi,” kata Ratu Dewa.
Ia menjelaskan, proyek penanganan banjir ini akan dilaksanakan dalam tiga tahap. Tahap pertama difokuskan pada penyelesaian persoalan sosial, seperti penertiban rumah warga yang menjorok ke badan sungai, serta relokasi jaringan utilitas PDAM dan PLN yang terdampak.
Proyek ini direncanakan menelan investasi lebih dari Rp800 miliar, bersumber dari APBN dan dukungan pinjaman World Bank.
“Persoalan banjir tidak bisa hanya diselesaikan oleh pemerintah. Kita ingin kota ini bebas banjir, tapi itu perlu kerja sama semua pihak. Pemerintah serius, sekarang giliran masyarakat juga ikut mendukung,” tegas Ratu Dewa.
Apabila proyek berjalan sesuai target, pada 2026 Palembang diharapkan sudah mulai merasakan dampak nyata dari program penanganan banjir yang komprehensif dan berkelanjutan.
Sementara itu, Kepala BBWSS Sumatera VIII, Feriyanto Pawenrusi ST MT, memaparkan bahwa terdapat 19 Sub-DAS di wilayah Palembang. Namun empat di antaranya menjadi penyumbang banjir terbesar, yakni Sungai Bendung, Sekanak, Lambidaro, dan Sungai Buah.
“Kami fokus di Sub-DAS Bendung karena membelah jantung kota. Sebelumnya, kita sudah melakukan pengerjaan di Sekanak-Lambidaro dengan panjang lebih dari 13 km dari target 27 km. Tantangan terbesarnya tetap pada masalah sosial seperti rumah yang berdiri di atas jalur inspeksi sungai,” ungkap Feriyanto.
Kepala Bappeda Litbang Palembang, Dr Korlena ST MT, menambahkan bahwa tahap awal pengerjaan akan menggunakan dana APBN murni senilai Rp38 miliar. Target utama tahap ini adalah normalisasi sepanjang 5,4 kilometer aliran Sungai Bendung.
“Untuk mendukung pengajuan dana loan dari World Bank, kita saat ini fokus memenuhi seluruh persyaratan teknis dan sosial. Termasuk pendataan lahan dan relokasi warga apabila memang dibutuhkan,” jelas Korlena.
Selain penataan dan pelebaran sungai, proyek pengendalian banjir ini juga mencakup pelebaran drainase, pembenahan jembatan yang menjadi penyempit aliran, serta pemasangan pompa air tambahan di titik rawan genangan (Fei)
